BPPT BATASI RUANG GERAK CALO


MEDAN -  Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Medan segera membatasi ruang gerak calo atau jasa perantara melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama bagi kalangan pengusaha yang ingin melakukan pengurusan izin sendiri. “Sesuai ketentuan, tidak ada peraturan yang melarang masyarakat mau pun pengusaha yang mengurus perizinan melalui perantara calo. Karena itu, kita tidak dapat melarangnya, hanya yang bisa dilakukan bagaimana caranya percaloan tidak berkembang,” kata Kepala BPPT Kota Medan Wirya Alrahman kepada wartawan, Jumat. Menurut dia, banyaknya masyarakat mau pun pengusaha menggunakan jasa perantara atau calo untuk mengurus perizinan menyebabkan jumlah mereka ang beroperasi di BPPT semakin bertambah. Saat ini diprediksi ada ratusan calo yang berdesakan dan antrian untuk melakukan pengurusan perizinan. “Padahal di awal berdirinya BPPT,jumlah calo hanya berkisar 10 orang. Kehadiran calo itu tentunya sangat mengganggu bila ada warga mau pun pengusaha yang ingin langsung mengurus perizinan,” katanya.

ia menjelaskan, salah satu upaya yang akan ditempuh untuk mengatasi masalah percaloan ini, pihaknya akan terus memerintahkan seluruh jajarannya memberikan pelayanan terbaik dan mempermudah seluruh pengurusan perizinan. Dengan demikian diharapkan kepada masyarakat mau pun pengusaha tidak menggunakan jasa perantara calo dalam pengurusan perizinan. Selama ini untuk melayani masyarakat, lanjutnya, BPPT menyediakan dua loket khusus A dan B yang masing-masing diperuntukkan bagi pengurusan langsung dan melalui jasa perantara.Masing-masing loket maksimal yang mampu dilayani sebanyak 40 orang setiap harinya, sedangkan jumlah pemohon terus bertambah sehingga menimbulkan antrian. Namun menurut Wirya, mereka yang tidak terlayani dalam pengurusan perizinan saat ini bukanlah masyarakat atau pengusaha langsung melainkan para calo.Sebab, jumlah mereka hari demi hari semakin bertambah, awalnya hanya 10 orang sekarang sudah berkembang sampai ratusan.

Oleh karena itu, kata Wirya, pihaknya akan melakukan pembatasan untuk pengurusan perizinan melalui perantara. Kebijakan ini ditempuh agar masyarakat atau pengusaha dapat langsung mengurus perizinan miliknya. Sebelumnya, BPPT telah melakukan sejumlah cara untuk mengantisipasi ruang gerak calo, seperti memberi nomor antrian dan memeriksa berkasnya dengan teliti. Jika pengurusan melalui perantara, maka harus dilengkapi surat kuasa langsung. Bukan hanya itu, BPPT juga akan mengurangi jumlah loket antrian untuk mereka yang menggunakan jasa perantara.Selama ini loket B untuk melayani pengurusan izin melalui perantara berjumlah tiga loket, namun mulai Senin (16/4) jumlahnya dikurangi satu sehingga menjadi dua loket. “Jadi mulai Senin depan, loket B untuk perantara hanya dua, sedangkan loket untuk pengurus langsung kita sediakan empat loket,” katanya. Dengan kebijakan seperti ini, Wirya yakin antrian di loket perantara semakin panjang dan rumit, sementara loket untuk pengurusan langsung semakin lancar karena telah disediakan 4 loket. Dengan demikian apabila masyarakat atau pengusaha yang datang langsung melakukan pengurusan perizinan, bisa langsung dipanggil dan secepatnya melakukan pengurusan perizinan. “Inilah komitmen kita bersama untuk mengurangi perantara calo. Jika para perantara, biro jasa mau pun calo komplain dengan kebijakan yang kita ambil ini, silahkan saja. Sebab, yang kita layani bukanlah perantara atau calo melainkan masyarakat atau pengusaha yang langsung melakukan pengurusan perizinan,” katanya. (waspada)

copyright © 2012 BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU, PEMERINTAH KOTA MEDAN, hak cipta dilindungi undang-undang. E-mail: info@bppt-pemkomedan.info